Title: Serangan Drone Amerika Bunuh Ribuan Orang, Apa Dasar Hukumnya?
Published: Sat, 30 Jul 2016 19:55:00 +1300
Categories: Berita, Cermin, Semuanya Non,
Content:

Serangan Drone Amerika Bunuh Ribuan Orang, Apa Dasar Hukumnya?

Ini merupakan artikel lanjutan | Baca artikel sebelumnya Eye In The Sky: Kabut Gelap Operasi Drone Amerika

KIBLAT.NET – Fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyaknya laporan mengenai adanya ratusan orang yang belum teridentifikasi yang terbunuh oleh serangan-serangan yang secara nyata dilakukan atas perintah Presiden Obama.

Celakanya, keputusan untuk menarget seseorang itu dibuat dengan hanya mendasarkan pada pola-pola tingkah laku, bukan dengan identifikasi individual secara spesifik. Amnesty International dan kelompok-kelompok pegiat HAM lainnya juga telah mendokumentasikan apa yang disebut sebagai ‘serangan terhadap para penolong’, yaitu serangan yang sengaja dilakukan untuk membunuh ataupun mencederai orang-orang yang mencoba menolong korban serangan drone. Para ‘penolong’ tersebut sudah tentu belum teridentifikasi secara spesifik di dalam data target drone, namun tetap dijadikan target serangan di bawah komando sang presiden.

Kategori sepihak
Kita tidak tahu bagaimana cara pemerintah AS menghitung jumlah individu korban serangan-serangan drone, dan kita juga tidak tahu apa dasar mereka dalam membuat keputusan serangan tersebut. Tetapi jika Washington menggunakan angka-angka itu sebagai korban “non-kombatan”, data tersebut sangatlah tidak representatif atau tidak sesuai dengan fakta.

Tanpa informasi lebih lanjut mengenai standar apa yang digunakan pemerintah Amerika, tidak mungkin kita bisa menilai secara akurat laporan mereka, termasuk untuk mengetahui apakah data itu sudah include serangan-serangan atau pembunuhan ilegal seperti yang telah didokumentasikan oleh lembaga-lembaga non pemerintah.

Sebagai contoh, pada tahun 2012 serangan drone Amerika menyasar seorang wanita yang sedang mengumpulkan sayuran di sebuah tanah kosong di sekitar rumahnya. Jika pemerintah Obama serius bekerja secara transparan, mereka seharusnya merilis pernyataan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal serangan seperti dalam kasus tewasnya wanita tersebut, serta menjelaskan apakah pemerintah Amerika menganggap individu wanitu itu sebagai ‘kombatan’ atau ‘non-kombatan’?

Serangan drone kembali menyasar warga sipil di Yaman.

Reputasi Kelam CIA
Berapa unit jumlah drone yang dioperasikan juga masih‘black out’ alias kabur, menunjukkan adanya upaya yang kuat dan sistematis untuk menjadikannya kebal hukum. Dinas intelijen CIA sebagai lembaga dengan catatan sangat buruk terkait akuntabilitas publik diduga masih mengoperasikan serangan drone.

Sungguh luar biasa, jika CIA sebelumnya terlibat dalam program penyiksaan yang kejam dan penahanan rahasia terhadap para tersangka “teroris” di bawah pemerintahan Bush, kini badan intelijen yang bermarkas di Langley itu kembali dipercaya dengan diberikan wewenang oleh pemerintahan Obama mengoperasikan ratusan serangan drone dan membunuhi ribuan orang. Hal inilah rupanya yang membuat publik tidak bisa memperoleh jawaban secara jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang drone.

Pengungkapan “angka resmi” jumlah korban hari ini oleh pemerintah AS dinilai masih belum cukup untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang atau skandal oleh CIA maupun badan-badan sejenis pemerintahan lainnya. Respon positif Kongres terhadap itikad pemerintah terkait transparansi tersebut, juga harus dibarengi dengan upaya serius untuk mengungkap jumlah angka keseluruhan korban drone secara objektif.

Pemerintah AS tidak boleh berhenti dengan hanya membeberkan data korban drone yang itu pun masih kontroversial, namun juga selanjutnya harus mau mengakui, meminta maaf, dan memberi kompensasi secara adil bagi warga sipil yang menjadi korban. Jika tidak, maka bisa dipahami bahwa langkah Washington merilis pengumuman seperti pada tanggal 1 Juli itu tidak lebih dari formalitas klise untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa: “Kami tahu pemerintah harus transparan dan akuntabel, namun arogansi serta kekuasaan kami menghalangi kami untuk berbuat lebih.”

Penyesatan Informasi
Sementara terdapat komunitas di tengah publik Amerika sendiri dan masyarakat dunia lainnya yang tidak menjadi korban serangan drone, namun menjadi korban penyesatan informasi. Laporan-laporan media mainstream secara sengaja membuat diksi menggunakan istilah-istilah umum yang mengaburkan seperti ‘kompleks perumahan’ dan ‘konvoi’ untuk menggambarkan korban sipil yang menjadi target serangan. Demikian juga, perkiraan angka kasar jumlah korban sipil yang dirilis pemerintah Amerika juga dinilai berkontribusi dalam proses pengaburan fakta tersebut.

Sejumlah lembaga non-pemerintah memiliki data lebih lengkap siapa saja yang terbunuh akibat serangan drone, sementara pemerintah AS telah menentukan kategorinya. Tanpa tindakan yang lebih, informasi objektif mengenahi korban serangan drone dan dasar pertimbangan dilakukannya serangan drone tersebut akan tetap menjadi kabut misteri yang tak pernah terungkap. Demikian juga dengan langkah Washington untuk mengadopsi transparansi & akuntabilitas publik bagi penyelenggara pemerintahan tidak akan berarti apa-apa, kecuali sebatas retorika verbal tanpa kenyataan.

Penulis: Yasin Muslim
Sumber: The Guardian kiblat